DPRD Situbondo, Gelar Rapat Paripurna (KUA - PPAS) Anggaran Turun,Tahun 2026 Banyak tantangan.
Dprd.situbondokab.go.id. - DPRD Situbondo menyelenggarakan rapat paripurna untuk menyampaikan Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran 2026.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Mahbub Junaidi yang dihadiri Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Wakil Bupati, Forkopimda, seluruh Anggota Dewan, Sekretaris Daerah dan segenap Pimpinan OPD. Kamis, 02/10/25. Di ruang Aula Lantai 2 Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Dalam penjelasannya Mahbub mengungkapkan bahwa Kabupaten Situbondo menghadapi penurunan anggaran transfer dari pemerintah pusat, menyebabkan proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 104 miliar Rupiah dibandingkan tahun 2025. Penurunan terjadi terutama pada dana transfer dari pusat dan provinsi.
" Program prioritas di tahun 2026 akan difokuskan pada penurunan kemiskinan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Program lain akan tetap dianggarkan, namun diharapkan ada sinergitas dengan program prioritas, kemudian Pemerintah Daerah harus tetap memenuhi kewajiban anggaran mandatori, seperti 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan, dan 40% untuk infrastruktur," ungkapnya.
Mahbub juga minta untuk strategi dalam mengatasi penurunan anggaran antara lain, meningkatkan pendapatan daerah, melakukan efisiensi pengeluaran, mencari sumber pendanaan lain, mengoreksi anggaran administrasi yang tidak efisien, serta aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk memanfaatkan bantuan Pemerintah Pusat.
Selain efisiensi belanja, Mahbub menyoroti sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai inovasi pemungutan pajak mutlak diperlukan agar penerimaan meningkat. “Sudah saatnya pendekatan teknologi diterapkan. Pemungutan PBB misalnya, jangan hanya bergantung pada perangkat desa. Kalau lebih modern, potensi kebocoran bisa ditekan dan penerimaan daerah naik signifikan,” tegasnya.
Disamping itu, Bupati mengajak DPRD untuk memahami kondisi fiskal yang sulit, saling memahami, dan bersama-sama mengevaluasi perencanaan program perangkat daerah agar sejalan dengan program prioritas dan kondisi anggaran yang ada." Pungkasnya.
HUMPRO DPRD KAB.SITUBONDO






