Puluhan siswa dari berbagai Sekolah Tingat Atas yang tergabung Forum Anak Situbondo dalam mengunjungi Kantor DPRD Kabupaten Situbondo pada hari Kamis (7/9/23) dengan tujuan untuk menyampaikan surat rekomendasi terkait isu yang berkaitan dengan anak di kabupaten Situbondo, diantaranya :

• Mengimpelmentasikan peran Forum Anak Sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor) dan PAPP (Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan)
• Memberikan kesempatan kepada anak Situbondo untuk menyuarakan pendapat serta pandangan nya kepada pemerintah
• Mengenalkan secara langsung tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Situbondo
• Memperkenalkan secara langsung tugas pokok dan fungsi Forum Anak Kabupaten Situbondo
• Mendapat masukan dan konsep pandangan yang lebih luas mengenai kondisi pemerintah dan anak di kabupaten Situbondo

Agenda kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk audiensi parlemen anak ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Situbondo H. Sahlawi serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Imam Darmaji dengan tujuan kegiatan :

• Pemahaman dan pandangan pemerintah mengenai konsep hak anak meningkat
• Anak anak yang terlibat memiliki rasa percaya diri dan pengalaman yang tak terlupakan
• Konsep dan grand desaign tentang Forum Anak lebih banyak yang mengetahui
• Forum Anak mendapatkan dukungan yang maksimal dan DPRD Kabupaten Situbondo

Dalam kesempatan tersebut H. Sahlawi menyampaikan ada 29 poin rekmendasi yang disampaikan oleh mereka saat audiensi. Di mana kesemua poinnya merupakan isu terkait kasus maupun permasalahan yang berkaitan dengan anak sebagai subjeknya, dalam 29 poin itu terdapat beberapa fokus. Diantaranya permasalahan kekerasan pada anak, perkawinan dini terhadap anak, kawasan layak aman anak serta bullying terhadap anak," ujar Sahlawi.

Lebih jauh, DPRD Situbonod serta Pemerintah Kabupaten Situbondo bisa merealisasikan 29 Rekomendasi yang mereka ajukan. Semua itu menurutnya untuk kepentingan semua anak-anak di Kabupaten Situbondo, serta kehadiran pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang melibatkan anak-anak, salah satunya terkait pendampingan psikologis maupun pendampingan hukumnya.