dprdkab.situbondo.go.id. – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar hari ini. Kamis, 13/11/25. Diruang rapat paripurna Sekretariat DRPD Situbondo, Kesepakatan ini menunjukkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi. Yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD serta unsur Pemerintah Kabupaten Situbondo, termasuk Bupati dan jajaran OPD terkait. 

Ketua DPRD Situbondo menegaskan bahwa KUA-PPAS tahun 2026 disusun dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas, serta fokus pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Kesepakatan ini menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Dengan disepakatinya KUA-PPAS ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Situbondo siap menjalankan proses selanjutnya dengan semangat kolaborasi demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta menjawab kebutuhan masyarakat.

" Sebelum penandatanganan bupati dan pimpinan DPRD, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya, dan pada dasarnya semua fraksi menyepakati, tetapi ada beberapa catatan secara tertulis kepada eksekutif. Ungkap Mahbub.

Fraksi PPP, dan PDIP, serta Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera menyetujui Nota Kesepakatan KUA-PPAS dan meminta untuk segera disahkan.

Kemudian untuk Fraksi Gerakan Indonesia Maju, punya beberapa catatan namun pada umumnya menyetujui.Kami ada beberapa catatan dalam pandangan umum Nota Kesepakatan KUA-PPAS, namun pada dasarnya kami menyetujui, "kata juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Maju, Samsi.

Untuk Fraksi PKB saat menyampaikan pandangan umumnya mengapresiasi capaian pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Wakil Bupati Ulfiyah yang menunjukkan peningkatan signifikan.

"Kami dari Fraksi PKB mengapresiasi kenaikan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,95 persen dan kenaikan IPM yang mencapai 71,87 tertinggi kedua di wilayah Tapal Kuda," kata juru bicara Fraksi PKB, Yazid Hasyim.

Sementara itu Fraksi Golkar memberikan catatan terkait keterlambatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD yang mengakibatkan terlambatnya penyerahan KUA-PPAS.

"Poin terakhir, Golkar mengapresiasi pertumbuhan ekonomi dan kenaikan IPM, dan berharap keterlambatan RKPD tidak terjadi kembali," kata juru bicara Fraksi Golkar, Rachmad.

Dalam kesempatan itu, Bupati Situbondo menyampaikan paparan tentang prioritas pembangunan dan kinerja yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD karena telah menyepakati KUA-PPAS, dan ia berjanji akan menindaklanjuti catatan pandangan umum fraksi yang disampaikan secara tertulis. "Kami pastikan tidak akan terjadi lagi keterlambatan penyerahan RKPD kepada DPRD," katanya.

HUMPRO DPRD KAB.SITUBONDO