Situbondo - Segenap Mahasiswa UNARS Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengunjungi Kantor DPRD Kabupaten Situbondo dalam rangka dilaksanakannya kegiatan Kuliah Lapang Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia    pada hari Jumat (29/12/2023) dengan tema "Peran Anggota DPRD sebagai Cerminan Partai Politik dalam Mengembangkan Strategi Pendidikan Politik pada Masyarakat".

Dosen UNARS Ibu Dini Noor Aini,S.Sos,M.Si mengatakan agar Anggota DPRD Kabupaten Situbondo dapat memotivasi Mahasiswa UNARS untuk memberi gambaran sebagai pemilih pada Pemilu 2024, "Jadi kami mengajak teman-teman untuk mengunjungi  kantor DPRD Kabupaten Situbondo. Hari ini kami diterima oleh bapak-bapak dari anggota dewan dari Fraksi Demokrat H.Sahlawi dan Fraksi PKB Johantono,S.Pd ” ujarnya di Gedung DPRD Kabupaten Situbondo.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Situbondo dari Fraksi Demokrat H.Sahlawi menuturkan, Untuk mendapatkan suara masyarakat kita harus menjual diri ke masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam berpolitik. Apapun cara dan strateginya dalam mendapatkan suara rakyat berbeda-beda tetapi memilih tujuan yang sama dan Politik adalah seni.” katanya. Menjual diri maksudnya mengenalkan diri kepada masyarakat misalnya mendekatkan diri kepada masyarakat dengan cara kita sendiri.
Karena jika sudah menjadi Anggota DPRD kita harus merakyat, mendampingi masyarakat karena masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya tidak pernah mengarang.

Pemilih menjadi media untuk melakukan proses kaderalisasi pemimpin di Indonesia.
Regenerasi kepemimpinan, baik di legislatif maupun eksekutif, semua angkatan ada perputaran dan pergantian kepemimpinan, jadi peran mahasiswa sangat penting dalam meningkatkan partisipasi dalam masyarakat ketika akan pemilu.

Mahasiswa harus menciptakan momentum bukan menunggu momentum, karena keberhasilan tingkat pastisipasi politik yang menjadi kunci adalah masyarakat dan peran mahasiswa juga sangat berperan aktif dalam kegiatan pemilu. Ketika mahasiswa tidak peduli akan pemilu, baik legislatif maupun eksekutif maka bagaimana dengan petani, dan masyarakat lainnya dan hal ini akan menimbulkan masalah. (Humas DPRD)